Judul Penelitian

 
No Judul Satker Peneliti Tahun Abstrak Metadata
Jumlah Judul Penelitian : 2002
1 Teknologi restorasi lahan bekas tambang nikel melalui pemanfaatan mikroba simboitik BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR Retno Prayudyaningsih, S.Si, M.Sc. 2015 update
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.18
  • RPI :
  • UKP :
2 Peningkatan produktivitas jenis-jenis kayu lokal Sulawesi BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR Mody Lempang., Ir. M.Si. 2015 update
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.18
  • RPI :
  • UKP :
3 Kajian Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Wilayah Tertentu (Wisata Alam) Di KPHL Rinjani Barat : Analisis Valuasi Ekonomi dan Sosial Ekonomi Wilayah Tertentu untuk tujuan Wisata Alam di KPHL Rinjani Barat BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU Rubangi Al Hasan, S.Sos., MPA. 2015 Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung valuasi ekonomi beberapa kawasan wisata alam di KPHL Rinjani Barat dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata alam di KPHL Rinjani Barat tersebut.Untuk tujuan pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei kepada pengunjung di 3 lokasi wisata, yaitu Sendang Gile, Aik Nyet, dan Air Terjun Gangga. Data yang terkumpul di masing-masing lokasi dianalisis dengan metode travel cost. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua lokasi memiliki surplus konsumen, hal ini menunjukkan bahwa konsumen (wisatawan) di ketiga lokasi bersedia membayar lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan saat ini. Untuk tujuan kedua pengumpulan data dilakukan dengan survei dan FGD. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan: (1) meski tinggal di sekitar lokasi wisata alam, namun mata pencaharian sebagian besar masyarakat masih pada sektor pertanian. Hanya di Sendang Gile yang proporsi masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisatanya sudah besar, lebih dari 50 persen. Tingkat pendidikan sebagian besar baru sampai SD dan SLTP. (2) rata-rata pendapatan yang paling tinggi terdapat di Kerta Gangga, sementara yang paling rendah adalah di Aik Nyet. Tingkat pendapatan yang paling merata ada di Kerta Gangga. Tingkat pendapatan yang paling tidak merata ada di Sendang Gile. (3) persepsi terhadap wisata oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat setuju atas beberapa pernyataan berikut: pariwisata memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mampu menjaga tempat wisata dengan baik, mampu menjaga fasilitas wisata dengan baik. Di sisi lain masyarakat tidak setuju pada poin-poin berikut: pariwisata merenggangkan hubungan antara sesama warga, pariwisata merusak nilai tradisi yang sudah ada, dan pariwisata menciptakan kebiasaan baru. (4) tingkat interaksi masyarakat dengan hutan cukup beragam. Untuk Aik Nyet memiliki tingkat interaksi paling tinggi, sementara Sendang Gile paling rendah. Masyarakat di Aik Nyet mamandang hutan lebih kepada pemberi manfaat ekonomi, sementara di Sendang Gile dan sebagian Kerta Gangga melihat hutan sebagai sarana konservasi lingkungan. Dilihat dari awig-awig, di Aik Nyet sebagian besar menganggap bahwa awig-awig belum ada, sementara di Sendang Gile dan Kerta Gangga menganggap sudah ada namun belum berjalan dengan sepenuhnya. Terkait dengan sanksi yang diterapkan, di Aik Nyet memilih poin lain-lain, sementara di Sendang Gile dan Kerta Gangga secara merata memilih denda uang, menanam pohon pengganti, dan dikucilkan dar
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.13
  • RPI :
  • UKP :
4 Kajian Habitat, Kerentanan Populasi Dan Pengusahaan Lebah Hutan Sumbawa BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU Cecep Handoko, S.Hut, M.Sc 2015 Mengingat pengusahaan madu hutan sangat tergantung pada potensi alami hasil hutan ini di alam, maka pengelolaan habitat alam dan populasi lebah hutan secara baik serta penerapan metode pengusahaan yang tidak menimbulkan kerusakan potensi perlu dilakukan. Untuk mendukung upaya tersebut, informasi penting terkait lebah hutan di habitat alamnya perlu digali. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di KPHP Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkini terkait habitat, kerentanan populasi, serta kegiatan pengusahaan madu lebah hutan Sumbawa. Kegiatan penelitian berupa survey potensi dan wawancara, adapun data dianalisa secara desktriptif. Hasil analisa menunjukkan produksi madu hutan relatif stabil, bahkan menunjukkan peningkatan dalam delapan tahun terkahir. Adanya lokasi-lokasi yang aman untuk bersarang, masih terjaganya sumber-sumber air dan sumber pakan, serta kemampuan lebah hutan untuk bermigrasi dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan menjadi penentu kestabilan produksi madu di alam tersebut. Namun demikian, kemampuan migrasi jarak jauh dari lebah hutan tersebut telah menimbulkan kesulitan dalam pendataan populasi lebah hutan secara total. Di tengah kesulitan pendataan populasi tersebut, lokasi sarang dan lokasi pencarian pakan lebah hutan diketahui menyebar hampir merata di seluruh tipe penutupan lahan di KPHP Batulanteh, meliputi hutan alam primer, hutan alam sekunder, areal semak belukar dan lahan-lahan pertanian bercampur semak. Mengantisipasi gangguan manusia yang mulai terjadi, maka lokasi sarang, sumber air, serta sumber pakan lebah hutan perlu dilindungi. Sementara itu, pada aspek pengusahaan diketahui bahwa usaha lebah madu oleh petani umumnya dilakukan secara turun-temurun, dengan teknologi yang sederhana, serta hasil yang hanya sebagai hasil sampingan. Pada kondisi tersebut, dukungan teknologi yang memadai diperlukan. Selain aspek teknologi, jejaring hulu-hilir pengusahaan madu yang masih terbatas perlu dibenahi.
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.13
  • RPI :
  • UKP :
5 Kajian Kualitas Air Permukaan Dan Air Tanah Dari Berbagai Penutupan Lahan BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS Ugro Hari Murtiono, Drs., M.Si. 2015 Masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua mahluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air sangat penting, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan. Salah satu langkah pengelolaan yang dilakukan adalah pemantauan dan interpretasi data kualitas air, mencakup kualitas fisika, kimia, dan biologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air , dijelaskan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan juga bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Salmin (2005) pencemaran air merupakan penambahan unsur atau organisme laut kedalam air, sehingga pemanfaatannya dapat terganggu, dan besarnya beban pencemaran yang ditampung oleh suatu perairan, dapat diperhitungkan berdasarkan jumlah polutan yang berasal dari berbagai sumber aktifitas air buangan dari proses-proses industri dan buangan domestik yang berasal dari penduduk. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa dan mengalirkan air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo seluas ± 16.000 km2, yang dimulai dari pegunungan sewu di sebelah barat-selatan kota Surakarta dan mengalir sepanjang ± 600 km ke Laut Jawa di sebelah utara kota Surabaya (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 2012). Sungai ini melewati berbagai macam industri seperti batik, makanan dan obat-obatan yang berpotensi terhadap kontribusi pencearan air sungai selain adanya limbah domestik yang juga banyak dialirkan ke badan sungai Bengawan Solo. Selain dialirkan ke badan sungai, limbah cair yang dihasilkan oleh industri tanpa IPAL yang benar, akan masuk ke dalam saluran air bawah tanah dan akan mempengaruhi kualitas air tanah. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh limbah buangan tersebut, diperlukan penelitian identifikasi pencemaran air dan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pencemaran air permukaan dan air tanah di wilayah industri DAS Bengawan Solo (Bagian hulu) dan Waduk Alam Rawa Pening.Kegiatan kajian ini merupakan kegiatan tahun pertama yang dilaksanakan di wilayah industri DAS Bengawan Solo (Bagian hulu) dan Waduk Alam Rawa Pening di Kab, Semarang, Jawa Tengah. Luaran penelitian ini adalah informasi mengenai jenis pencemar dan tingkat pencemaran air permukaan dan air tanah di wilayah industri DAS Bengawan Solo (Bagian hulu) dan Waduk Alam Rawa Pening serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah. Hasil analisis biotilik pada point source pollution terdapat 7 jenis EPT pada hutan, 6 pada lahan sawah serta 3 jenis EPT pada pemukiman. Nilai indeks pencemaran biota air terbaik adalah hutan yang berada di Sub DAS Nguter dengan nilai 3,10 dan terendah adalah pemukiman di Sub DAS Keduang dengan nilai 2,00. Berdasarkan analisis kualitas air, diketahui bahwa pada point source pollution terdapat berbagai faktor pembatas yang menyebabkan titik tersebut hanya dapat masuk ke dalam Kelas IV sesuai PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada pemukiman terdapat 11 faktor pembatas yaitu: kekeruhan, BOD, COD, DO, fenol, klor, Fe, fosfat, nitrit, deterjen dan E colli. Pada sawah terdapat 8 parameter, yaitu: kekeruhan, BOD, DO, fenol, klor, Fe, nitrit, dan E colli, sedangkan pada rumah sakit memiliki 5 faktor pembatas yaitu kekeruhan, BOD, klor, fosfat dan nitrat. Pada lahan hutan dengan kondisi terganggu memiliki faktor pembatas Fe dan nitrit, sedangkan pada non point source pollution terdapat 5 faktor pembatas yang utama, yaitu kekeruhan, fenol, klor, Fe, dan nitrit. Indeks pencemaran air berdasarkan kualitas air pada Sub DAS Temon memiliki kualitas terbaik karena dapat memenuhi kualifikasi Kelas II sesuai PP No. 82 tahun 2001, sedangkan Sub DAS lain hanya dapat memenuhi kelas IV saja. Limbah tahu, tempe dan atsiri yang dihasilkan pada beberapa lokasi juga memiliki nilai diatas ambang batas limbah yang dipersyaratkan. Hasil analisis biotilik pada point source pollution terdapat 7 jenis EPT pada hutan, 6 pada lahan sawah serta 3 jenis EPT pada pemukiman. Nilai indeks pencemaran biota air terbaik adalah hutan yang berada di Sub DAS Nguter dengan nilai 3,10 dan terendah adalah pemukiman di Sub DAS Keduang dengan nilai 2,00. Berdasarkan analisis kualitas air, diketahui bahwa pada point source pollution terdapat berbagai faktor pembatas yang menyebabkan titik tersebut hanya dapat masuk ke dalam Kelas IV sesuai PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada pemukiman terdapat 11 faktor pembatas yaitu: kekeruhan, BOD, COD, DO, fenol, klor, Fe, fosfat, nitrit, deterjen dan E colli. Pada sawah terdapat 8 parameter, yaitu: kekeruhan, BOD, DO, fenol, klor, Fe, nitrit, dan E colli, sedangkan pada rumah sakit memiliki 5 faktor pembatas yaitu kekeruhan, BOD, klor, fosfat dan nitrat. Pada lahan hutan dengan kondisi terganggu memiliki faktor pembatas Fe dan nitrit, sedangkan pada non point source pollution terdapat 5 faktor pembatas yang utama, yaitu kekeruhan, fenol, klor, Fe, dan nitrit. Indeks pencemaran air berdasarkan kualitas air pada Sub DAS Temon memiliki kualitas terbaik karena dapat memenuhi kualifikasi Kelas II sesuai PP No. 82 tahun 2001, sedangkan Sub DAS lain hanya dapat memenuhi kelas IV saja. Limbah tahu, tempe dan atsiri yang dihasilkan pada beberapa lokasi juga memiliki nilai diatas ambang batas limbah yang dipersyaratkan. Nilai Nitrogen (N) yang masuk dalam Waduk Alam Rowo Pening sangat tinggi yaitu 53,73% yang diduga sebagai sumber Eutrifikasi yang terjadi di Waduk Alam Rowo Pening. Kandungan unsur N = 2.181,71 ton/th (53,73 %) tertinggi pada S.Panjang = 769,025 ton/th, terendah di Sungai Kedung Ringin 19,479 ton/th. Kandungan unsur P = 420,04 ton/th (10,34%), tertinggi pada S.Panjang = 105,432 ton/th, terendah di Sungai Kedung Ringin 4,790 ton/th. Kandungan unsur K = 467,634 ton/th (11,52%) tertinggi pada S.Panjang = 105,432 ton/th, terendah di Sungai Kedung Ringin 4,790 ton/th.Kandungan unsur S = 144,907 ton/th (10,57%), tertinggi pada S.Panjang = 144,907 ton/th, terendah di Sungai Kedung Ringin 3,193 ton/th. Kandungan unsur Ca = 508,890 ton/th (12,53%), tertinggi pada S.Panjang = 268,441 ton/th, terendah di Sungai Sraten 91,026 ton/th. Kandungan unsur Mg = 61,323 ton/th (1,51 %) tertinggi pada S.Panjang = 268,441 ton/th, terendah di Sungai Sraten 10,969 ton/th. Kata-kata kunci : Pencemaran Air (Air Permukaan dan Air Tanah) dan Tanah,Eutrifikasi, dan Kualitas air
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.12
  • RPI :
  • UKP :
6 Resolusi Konflik Tenurial di Taman Nasional Meru Betiri Jember BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS C. Yudilastiantoro, Ir., MP. 2015 Konflik tenurial pada umumnya terjadi dipicu oleh kondisi kemiskinan masyarakat dan lapar lahan. Demikian yang terjadi antara pihak Taman Nasional Meru Betiri (TN Meru Betiri) dengan masyarakat sekitar kawasan. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya membangun resolusi konflik di dalam kawasan TN Meru Betiri yang bertujuan antara lain untuk menyelamatkan kawasan hutan Taman Nasional dari kerusakan, terutama berupa alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan pertanian dengan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan di TN Meru Betiri. Tujuan penelitian ini adalah tercapainya resulosi konflik di lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, Jember. Sasaran penelitian ini adalah menyediakan informasi sejarah konflik tenurial, persepsi para pihak terhadap kawasan Taman Nasional, kontribusi pendapatan dari usahatani di lahan rehabilitasi TN Meru Betiri, dan sumber konflik serta resolusi konflik yang sudah dilakukan oleh para pihak di lahan rehabilitasi TN Meru Betiri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan dianalisis dilakukan secara kualitatif. Pengambilan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber antara lain: pejabat TN Meru Betiri, Dinas Kehutanan Kabupaten, Perum Perhutani KPH Jember Selatan, Perguruan Tinggi (Unjem, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta warga masyarakat sekitar hutan yang terlibat konflik. Focus group discussion (FGD) dilakukan untuk mengetahui masalah dan memperoleh usulan kegiatan dalam menyelesaikan konflik yang permanen dan menguntungkan semua pihak. Hasil penelitian: (1) Sejarah konflik tenurial di TN Meru Betiri sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak tahun 1919. Berdasarkan surat Gubernur Jenderal no 83 tanggal 14 Agustus 1919, yang menunjuk TN Meru Betiri sebagai Cagar Alam, dan saat itu Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) mulai di buru dan 1967 dinyatakan punah. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 5 kali penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh TN Meru Betiri dengan masyarakat sekitar hutan. (2) Sumber konflik: pengambilan kayu hutan oleh masyarakat dan usaha mengembalikan ekosistem hutan di lahan rehabilitasi sebagai kawasan penyangga TN Meru Betiri; aktor yang berkepentingan dalam menyelesaikan konflik: tokoh politik, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat/Tetua, Tokoh Pemuda Desa, Pemimpin Organisasi yang berada di desa. (3) Persepsi terhadap lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian mempunyai kesesuaian hubungan yang signifikan dengan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk persepsi individu penggarap bahwa lahan rehabilitasi TN Meru Betiri yang merupakan lahan untuk menopang kehidupan keluarganya. Faktor internal responden yaitu: umur, pendidikan, jarak tempat tinggal, lama tinggal di desanya, tingkat pendapatan dan jumlah anggota keluarga; tidak mempunyai kesesuaian hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap lahan rehabilitasi maupun persepsi terhadap kawasan hutan yang berada di sekitarnya.(4) Kontribusi pendapatan dari lahan rehabilitasi TNMB sebesar 14,49 % per tahun per kepala keluarga responden. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden, bahwa produksi tanaman pangan semakin berkurang setiap tahunnya yang disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang rendah, serangan hama babi hutan, landak dan kera yang semakin meningkat. Tingkat tutupan lahan yang semakin bertambah karena umur ii tanaman pokok yang semakin berkembang, yang didukung oleh 83,10% responden yang menyatakan bahwa hutan semakin baik. (5) Pengeluaran per tahun per kepala keluarga responden yang digunakan untuk makan minum sebesar Rp 6.919.014 (37.92%), biaya sekolah untuk anak sebesar Rp 4.264.487 (23.37%), pengeluaran untuk membeli rokok sebesar RP 1.646.883 (9.02%), pengeluaran untuk bermasyarakat berupa sumbangan sebesar Rp 1.410.141 (7.72%), biaya kesehatan sebesar RP 948.833 (5.20%), pengeluaran untuk tabungan sebesar Rp 788.100 (4.31%), pengeluaran untuk perbaikan rumah Rp 765.800 (4.19%), pengeluaran untuk membeli pakaian sebesar Rp 749.275 (4.10%), untuk listrik sebesar Rp 540.322 (2.96%), pengeluaran untuk pos kesehatan Rp 400.000 (0.21%) dan untuk pos pengeluaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 173.213 (0.94%). Rata-rata jumlah pengeluaran selama setahun pada setiap kepala keluarga sebesar Rp 18.246.068 atau sebesar Rp 1.520.506/ bulan/keluarga. (6) Resolusi konflik antara masyarakat penggarap lahan rehab dengan TN Meru Betiri telah tercapai. Keuntungan dari resolusi konflik yang telah dikembangkan selama ini adalah: (a) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan.(b) Membantu tugas taman nasional dalam pengamanan hutan dengan adanya MMP (Masyarakat Mitra Polhut). (c) Membantu tugas Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam kegiatan penyuluhan dengan adanya SPKP (Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan). (d) Memberikan informasi kepada petugas setiap ada pergerakan orang yang akan atau sudah masuk kawasan hutan. (e) Mengurangi terjadinya perambahan hutan. (f) Membuat harmonis hubungan masyarakat dengan taman nasional. (g) Mengembalikan fungsi hutan. (h) Hutan terjaga dan kembali hijau. Kata kunci: resolusi, konflik, kawasan hutan, lahan rehabilitasi, masyarakat
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.12
  • RPI :
  • UKP :
7 Potensi Dan Resolusi Kawasan Hutan PUSAT LITBANG SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN, DAN PERUBAHAN IKLIM Sylviani, Dra. 2015 Masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Penelitian dilakukan di Propinsi Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Jambi. Tujuan penelitian adalah: 1. Mengkaji tipologi konflik di kawasan hutan, 2. Mengidentifikasi konflik tumpang tindih perijinan antar sektor. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi konflik pada berbagai kawasan hutan merupakan tipologi horizontal dan vertikal. Dari kedua tipe konflik tersebut yang terjadi pada lokasi penelitian adalah tipologi vertical yaitu (1) Konflik antara perusahaan pemegang ijin dengan masyarakat atau kelompok masyarakat, dan (2) Konflik antara pemerintah dan perusahaan akibat tumpang tindih lahan. Konflik terjadi diakibatkan klaim lahan oleh masyarakat pada areal yang mempunyai ijin, tumpang tindih kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa penyelesaian konflik yang sudah dilakukan antara lain melalui program kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan melalui penegakan hukum. Kata kunci : Resolusi konflik, tenurial, kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.4
  • RPI :
  • UKP :
8 Kajian Kebijakan Perdagangan HHBK (Tanaman Obat, Rotan dan Gaharu) dan Market Intelligence Lintas Sektor PUSAT LITBANG SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN, DAN PERUBAHAN IKLIM Trijono Puspitodjati, Ir., MSc., Dr. 2015 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat dukungan kebijakan dalam pengembangan dan perdagangan tanaman obat, rotan dan gaharu lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan Dukungan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pengembangan dan perdagangan tanaman obat dan gaharu terbatas pada kesempatan membudidayakan tanaman obat dan gaharu di hutan, sedangkan dukungan terhadap pengembangan dan perdagangan rotan terbatas pada penyediaan informasi potensi produksi rotan yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi rotan (inventarisasi terakhir tahun 2010). Dukungan nyata Kementerian LHK dalam pengembangan dan perdagangan tanaman obat dan gaharu dapat diwujudkan dengan menyusun rencana produksi tanaman obat, rotan dan gaharu. Kata kunci : rotan, gaharu, kebijakan, perdagangan, tanaman obat
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.4
  • RPI :
  • UKP :
9 Instrumen Kinerja Keberhasilan KPH PUSAT LITBANG SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN, DAN PERUBAHAN IKLIM Sulistya Ekawati, Dr., Ir., M.Si 2015 Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. KPH merupakan sebuah organisasi publik. Sampai saat ini pemerintah belum mempunyai alat evaluasi untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. Padahal kedepan seluruh kawasan hutan di Indoensia terbagi habis dalam KPH. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun instrument untuk mengukur kinerja KPH, sedang tujuan penelitian tahun 2015 adalah :1) Membangun criteria dan indicator kinerja keberhasilan KPH dan 2) Membangun draf instrument pengukuran kinerja keberhasilan KPH. Penelitian dilakukan di KPHP Gularaya (Provinsi Kendari), KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan) dan KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung). Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan diskusi kelompok. Hasil kajian menyatakan bahwa penyusunan instrumen kinerja keberhasilan KPH dihitung dengan menjumlahkan angka rata-rata kinerja input, kinerja proses dan kinerja output, hasil, manfaat dan dampak. Ada empat belas (14) kriteria dan tiga puluh empat (34) indikator untuk menilai kinerja keberhasilan KPH. Kata kunci : kinerja, KPH, pengelolaan hutan, kriteria, indikator
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.4
  • RPI :
  • UKP :
10 Kelembagaan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan: Pola-pola insentif dan persfektif lembaga politik terhadap Pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah yang berbasis lingkungan PUSAT LITBANG SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN, DAN PERUBAHAN IKLIM Tigor Butarbutar, Ir., M.Sc 2015 Keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis lingkungan dan masyarakat tergantung pada peran dari berbagai aktor berturut-turut mulai dari yang berpengaruh pemerintah, legislator, masyarakat dan penegak hukum. Selanjutnya keberhasilan pengelolaan Bank Sampah Malang disebabkan oleh berbagai insentif yang didapatkan nasabah, terutama pembelian sampah kering rumah tangga baik dalam bentuk cash, tabungan dan penghargaan-penghargaan untuk lingkungan RT/RW yang bersih. Model bank sampah Malang dapat diterapkan di lokasi lainnya dengan syarat adanya industri pengolah sampah rumah tangga, adanya peran dari pemerintah untuk membidani dan memberikan modal awal.
  • Program : coba
  • Kodefikasi : 0.0.0.4
  • RPI :
  • UKP :